CILEGON, Maritimdaily.com – Langkah cepat dan tegas ditunjukkan Satgas APBMI Banten dengan mendatangi kantor Pelindo Regional 2, Rabu (25/2/2026). Agenda tersebut bukan sekadar koordinasi formal, melainkan upaya membuka secara terang kronologi sebenarnya di balik insiden di Dermaga 5A yang menyita perhatian publik.
Ketua DPW APBMI Banten Alawi Mahmud mengintruksikan Direktur Eksekutif Satgas APBMI Banten M. Arief Rifad melakukan investigasi langsung ke Lokasi Kejadian tentunya berkordinasi dengan management Pelindo Regional 2.
Direktur Eksekutif Satgas APBMI Banten, M. Arief Rifad, menegaskan bahwa asosiasi tidak ingin polemik berkembang liar tanpa dasar fakta yang jelas. Klarifikasi langsung kepada pengelola kawasan dinilai penting agar informasi yang beredar tidak simpang siur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin memastikan kejadian yang sebenarnya seperti apa di lapangan. Jangan sampai berkembang asumsi. Semua harus jelas dan transparan,” tegas Arief.
APBMI menyatakan hingga kini masih menunggu hasil investigasi resmi dari pihak perusahaan terkait. Organisasi memilih bersikap hati-hati sebelum menyampaikan kesimpulan teknis.
“Dari sisi kami masih ada hal yang kami tunggu, yakni hasil investigasi. Biasanya proses ini berjalan sesuai mekanisme. Versi teknis tentu akan kami sampaikan setelah ada kejelasan resmi,” ujarnya.
Menurut Arief, pertemuan tersebut juga membahas detail kronologi, sistem pengawasan di area bongkar muat, hingga implementasi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ia menekankan bahwa insiden ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa tanpa evaluasi menyeluruh.
Sementara itu, Rio Wijaya selaku Bagian Komersial Pelindo Regional 2 Banten memastikan pihaknya kooperatif dalam proses investigasi yang tengah berlangsung.
“Kami mendukung penuh proses investigasi dan menghormati mekanisme yang ada. Untuk detail teknis, kami menunggu hasil resmi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan persepsi keliru,” ujar Rio.
Ia juga memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan tetap berjalan guna menjaga stabilitas operasional.
APBMI mengingatkan bahwa kawasan pelabuhan merupakan ekosistem kompleks yang melibatkan banyak entitas berbeda. Pengawasan operasional tidak berada pada satu pihak saja. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara kolektif.
Arief menegaskan, jika terdapat korelasi dengan anggota APBMI, maka organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong pembenahan sistem, termasuk seleksi ketat Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan penguatan pengamanan di area lalu lintas alat berat.
“Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab operator di lapangan. Ini sistem yang melibatkan pengelola kawasan, perusahaan, hingga pengawas teknis,” katanya.
APBMI juga menyatakan siap melakukan pendampingan dalam aspek hukum dan advokasi jika diperlukan. Komitmen ini menjadi pesan bahwa asosiasi tidak ingin insiden serupa terulang.
Hingga kini, lokasi kejadian masih dalam pengamanan dan proses investigasi terus berjalan. Di tengah derasnya arus logistik dan kepentingan ekonomi pelabuhan, satu hal ditegaskan kedua pihak: transparansi dan keselamatan adalah fondasi utama menjaga kepercayaan publik.
Bagi APBMI, mengungkap fakta sebenarnya bukan sekadar klarifikasi, melainkan langkah awal menuju pembenahan sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan.
(Has/Red*)
